Hasil Rapat Paripurna Pembahasan Masalah Kenaikan BBM

Jumat, 30 maret 2012 diadakan Siding paripurna untuk membahas rencana penaikan harga BBM bersubsidi digedung parlemen Jakarta.

Dalam acara siding suasana cukup menegangkan, para praksi-praksi yang ada di persidangan saling mengajukan intrupsi untuk memberi tanggapan atas penentuan kenaikan harga BBM.

Sebagai Ketua DPR, Marzuki Alie sebagai pemimpin siding terlihat sedikit kebingungan menghadapi / menanggapi berbagai pendapat dari para anggota fraksi.

Dalam siding ini akan menentukan apakah harga BBM akan dinaikkan per tanggal 1 April 2012, sehubungan dengan bergejolaknya aksi-aksi demonstrasi dari berbagai mahasiswa, elemen dan masyarakat menolak kenaikan harga BBM.

Dalam siding paripurna masalah Kenaikan BBM akan ditentukan dengan 2 Opsi yaitu adanya pasal 7 ayat 6 dan pasal 7 ayat 6a Undang-undang APBN 2012.

Setelah Menyampaikan 2 Opsi ini, Terjadilah Hujan Intrupsi yang dilakukan para anggota-anggota dewan. Sampai jam 12 tengah malam kedua Opsi ini belum dapat ditentukan.

Ketua Fraksi dari Partai PDI Perjuangan Meminta agar opsi Pertama di hilangkan untuk voting karena semua fraksi sudah menyetujui adanya pasal 7 ayat 6.

Namun, Ketua Sidang Marzuki Alie Tetap Akan Melakukan Voting Pada 2 Opsi, yaitu

Opsi Pertama “Tidak ada perubahan apapun dalam RUU APBN-P 2012 Ayat 7 Pasal 6 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikan Harga BBM".

Dan Opsi Kedua menerima Penambahan pasal 7 Ayat 6a yang isinya adalah pemerintah mengubah harga BBM jika harga Minyak Mentah “Indonesia Crude Price” (ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15 % dalam jangka kurun waktu 6 bulan.

Dari kedua Opsi di atas dilakukan voting untuk menentukan antara kedua Opsi tersebut.

Setelah voting dilakukan makan penghasilan voting diperoleh untuk Opsi pertama jumlah voting setuju sebanyak 82 orang sedangkan untuk opsi ke dua voting setuju sebanyak 356 orang. Selama session voting, partai PDI perjuangan lebih memilih walkout.

Hasil Voting sudah ditentukan maka hasil akhir dari siding paripurna membahas tentang rencana kenaikan BBM pertanggal 1 April Di tunda hingga menunggu 6 bulan kedepan.

Potret Aksi Demonstrasi Yang Masuk dalam Liputan Berita Luar

Beberapa Hari Ini Aksi Demonstrasi yang dilakukan Para Aktivis mahasiswa maupun dari berbagai ativis lainya tidak hanya diliput oleh media-media dari indonesia, tetapi juga diliput oleh media-media dari berbagai negara.
Aksi Demonstarsi yang dilakukan para aktivis Sehubungan Adanya Kebijakan Pemerintah Tentang Penaikan Harga BBM (Bahan bakar minyak) pada Awal April nanti. Akibat dari Kebijakan Pemerintah ini Berbagai Elemen baik itu dari mahasiswa dan lain-lainnya melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah indonesia menentang kebijakan tersebut.
Bagai mana sikap pemerintah dalam menghadapi para demonstran sepertinya belum ada jawaban.
Inilah beberapa Potret Aksi Demonstran Yang Dirilis Oleh Berbagai Media Luar..



Indonesian policemen fire tear gas towards students during a protest against the government's plan to raise prices of fuel, near the Indonesian presidential palace in Makasar on March 27, 2012. Thousands of Indonesians protested nationwide amid tight security on March 27 to reject the government's plan to hike the subsidised fuel price in line with rising global oil prices. In Jakarta, more than 20,000 police and soldiers were deployed, amid fears of a repeat of violent protests caused in the past by similar plans to hike the fuel. In 1998, riots and unrest partly triggered by a government fuel price rise brought down the Suharto dictatorship. AFP PHOTO / JALIN



An Indonesian policeman fires tear gas towards students during a protest against the government's plan to raise prices of fuel, near the Indonesian presidential palace in Jakarta on March 27, 2012. Thousands of Indonesians protested nationwide amid tight security on March 27 to reject the government's plan to hike the subsidised fuel price in line with rising global oil prices. In Jakarta, more than 20,000 police and soldiers were deployed, amid fears of a repeat of violent protests caused in the past by similar plans to hike the fuel. In 1998, riots and unrest partly triggered by a government fuel price rise brought down the Suharto dictatorship. AFP PHOTO / ADEK BERRY



Indonesian students clash with police during protest sagaints planned fuel price rises on March 27, 2012 in Jakarta, Indonesia. Thousands of Indonesians students gathered near the Indonesian presidential palace to protest the governments plans to increase the price of subsidised fuel to Rp 6,000 (US$ 0.65) a Litre . (Photo by Ulet Ifansasti/Getty Images)



Indonesian students clash with police during protests against planned fuel price hikes on March 27, 2012 in Jakarta, Indonesia. Thousands of Indonesians students in big cities all over the county gathered to protest the governments plans to increase the price of subsidized fuel by 30 percent. The Indonesian parliament is currently debating the fuel hikes which would go into effect March 25, 2012 if approved. (Photo by Ulet Ifansasti/Getty Images)



An Indonesian policeman fires tear gas towards students during a protest against the government's plan to raise prices of fuel, near the Indonesian presidential palace in Jakarta on March 27, 2012. Thousands of Indonesians protested nationwide amid tight security on March 27 to reject the government's plan to hike the subsidised fuel price in line with rising global oil prices. In Jakarta, more than 20,000 police and soldiers were deployed, amid fears of a repeat of violent protests caused in the past by similar plans to hike the fuel. In 1998, riots and unrest partly triggered by a government fuel price rise brought down the Suharto dictatorship. AFP PHOTO / ADEK BERRY



Student protesters reacts as a tear gas casing fired by the police explodes during protests against the government's plans to hike the fuel price, in Jakarta on March 27, 2012. Thousands of Indonesians protested nationwide amid tight security on March 27 to reject the government's plan to hike the subsidised fuel price in line with rising global oil prices.



An Indonesian policeman fires tear gas towards students during a protest against the government's plan to raise prices of fuel, near the Indonesian presidential palace in Jakarta on March 27, 2012. Thousands of Indonesians protested nationwide amid tight security on March 27 to reject the government's plan to hike the subsidised fuel price in line with rising global oil prices. In Jakarta, more than 20,000 police and soldiers were deployed, amid fears of a repeat of violent protests caused in the past by similar plans to hike the fuel. In 1998, riots and unrest partly triggered by a government fuel price rise brought down the Suharto dictatorship. AFP PHOTO / ADEK BERRY



Indonesian soldiers stand guard inside the headquarters of the Army Strategic Reserve Command or KOSTRAD while students clash with Indonesian policemen during a rally against the government's plan to raise prices of fuel, near by Indonesian presidential palace in Jakarta on March 27, 2012. Thousands of Indonesians protested nationwide amid tight security on March 27 to reject the government's plan to hike the subsidised fuel price in line with rising global oil prices. In Jakarta, more than 20,000 police and soldiers were deployed, amid fears of a repeat of violent protests caused in the past by similar plans to hike the fuel. In 1998, riots and unrest partly triggered by a government fuel price rise brought down the Suharto dictatorship. AFP PHOTO / ADEK BERRY



Jakarta, Indonesia — An Indonesian police officer peeks out from a broken shield during a protest against the government's plan to raise subsidized fuel prices outside the presidential palace. The Indonesian government plans to raise the price of subsidized fuel in April to reduce costs in the state budget based on the economic situation of the country and rising global oil prices. (Los Angeles Times)



Indonesian policemen clash with students during a protest against the government's plan to raise prices of fuel, near the Indonesian presidential palace in Jakarta on March 27, 2012. Thousands of Indonesians protested nationwide amid tight security on March 27 to reject the government's plan to hike the subsidised fuel price in line with rising global oil prices. In Jakarta, more than 20,000 police and soldiers were deployed, amid fears of a repeat of violent protests caused in the past by similar plans to hike the fuel. In 1998, riots and unrest partly triggered by a government fuel price rise brought down the Suharto dictatorship. AFP PHOTO / ADEK BERRY

Walikota Tanjung Balai datangkan 2 Profesor dan Guru Besar dari USU

NSN/Tanjung Balai - Pada Rabu 28 /02/2012 Walikota Tanjung balai mengadakan Diseminasi Hukum Ketatanegaraan dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat/Politik dan strategi Pemerintah Prespektif hukum dan manajemen.

Dalam acara itu walikota juga mengundang 2 Guru Besar dari Universitas Sumatera Utara (USU). Prop.Dr.M.Solly Lubis SH dan Guru Besar Pasca Sarjana Usu Medan Prop. Drs.Bachtiar Hasan Miraza Guru besar fakultas Ekonomi usu Medan.

Pada acara tersebut juga dihadiri para undangan dari lembaga pemerintahan, dan pegawai dan beserta staff plus sekotamadya Tanjung Balai.

Adapun tujuan dari acara ini diadakan oleh walikota agar kota tanjung balai menjadi kota yang lebih Baik, lebih sejahtera dan menjadi kota yang makmur dalam segala bidang.

Wali kota tanjung Balai Drs. H. Tamrin Munthe ,M.Hum mengajak seluruh kalangan masyarakat tanjung balai beserta pemerintahannya agar ikut serta mendukung dan mensukseskan supaya tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal itu walikota tanjung balai mengundang 2 Guru besar dari USU untuk Memberikan program-program kepada Pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan

Perekonomian disegala bidang agar tercapainya kota tanjung balai sebagai kota yang lebih baik dan maju.

Adapun program-progam tersebut yang berhubungan dengan hukum ketatanegaraan, pembangunan, ekonomi dan manajemen.

Dalam acar itu 2 guru besar usu memberi solusi kepada walikota tanjungbalai agar tercapainya misi dan visi kota tanjung balai menjadi kota yang lebih baik di segala bidang. Sehingga masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera. (Eks)

So Land Dispute Pancing Circuit struck on a certificate of ownership housing developer

NSN/Medan - Problem of land disputes still a thorny issue. Because of the severity, the dispute did not see the place. The proof of assets Multifunction sports Pancing Circuit had snatched the developer housing.

This fact was revealed in a hearing (RDP) Commission on E-SU Parliament and the Provincial Board of North Sumatra, Indonesia Motor Association (IMI Pengprov Sumatra), Monday (16 / 1) RDP itself chaired by the Chairman of Commission E of John Hugo Silalahi, Vice Chairman Zulkifli Hussein, Secretary of the Commission E Arlene Manurung, with Nurhasanah member, Andi Arba, Ida Budiningsih, and Megalia Agustina. From the present Sumut Pengprov IMI H Chairman Rajeckshah MHum Moses, Head of Sports Krisyanto Pasaribu, Administrator John Lubis, secretary Drs H Zulfhifzi Lubis, Prof. Ningrum Tourism Sector, Treasurer Faisal, and Dito of the secretariat.

From that meeting, the Commission E Parliament requested the Government of North Sumatra, North Sumatra (Pemprovsu) to stop all activities of the developer on the circuit. "From the exposure delivered Pengprov friends in North Sumatra IMI, we present four recommendations to be followed up by Pemprovsu. Regarding the status of the land, we ask Pemprovsu stop all development activities on Multifunctional Circuits Pancing as a sport which assets should be protected as stipulated in Law No. 3 of 2005 concerning the knowledge of national sports system, "said John Hugo.

Commission E also would recommend a further meeting with the commission and its related institutions namely the construction field of Commission C, and D are to handle the affairs of the Commission budget. There is also the relevant agencies will be asked his opinion is the Bureau of Equipment, General Bureau, and Bureau of Law Pemprovsu.

As stated Vice Chairman of Commission E-SU Parliament Zulkifli Hussein, there are some irregularities concerning Pemprovsu one of the assets in the field of sport. "I personally see no situation is not conducive in the removal of assets related Pemprovsu sport amid the demands voiced more incentive to increase performance. Such as eviction effort circuits built with budget funds by the developer with a certificate of ownership, "he said.

"Very funny if an appropriation is made for land ownership is unclear. Proverbial Pengprov IMI Sumut dikasi blank check. This insult to the North Sumatra and Pemprovsu IMI. I propose to invite the judiciary to investigate this issue, "he added.

According to the politician from the National Mandate Party (PAN), the circuit is just one of the problems multifunctional sports assets are misused. Like the Velodrome, a means for racing bikes that are now dibisniskan by third parties. "Commission E DPRD SU must fall directly into the field to monitor the existence of the assets owned Pemprovsu sport," said Zulkifli.

The existence of a circuit is a dream of all human multifunctional automotive in North Sumatra. Is the assistance of the late Governor Tengku Rizal Nurdin with an area of ​​approximately 15 acres of land located at Jalan Pancing. Construction of circuits implemented in three phases where the first stage to spend Rp 1, 7 billion, 900 million second stage and third stage of Rp3, 7 billion.

On 24 September 2009, Pengprovsu through Kadisporasu Parlautan Sibarani SH handed use / use of road race circuit in Jalan Iskandar Wiliem Pengprov IMI Medan North Sumatra to the official report number: 426.2/1168-1/Disporasu/2009.

June 8, 2011 followed by news management handover ceremony multifunctional circuits in Jalan Medan's Pemprovsu Willem Alexander. Signed by SH Ristanto Kadisporasu NES.

"Suddenly we were surprised by the existence of a certificate on a property developer. As if this circuit is not a province but a privately owned assets. Our interest on this circuit only for coaching sports achievements, especially the automotive branch. Moreover donate medal target at the next PON, "said Moses Rajeckshah.

For that Pengprov IMI Sumatra DPRD are looking forward to the support SU so that young people have the right hobby. It is also a solution of the latter phenomenon motor group also disturbing the community's drug problem.Hariansumut