Pihak SPBU Kembali Mulai Menjatah BBM Kepada Masyarakat

NLS/Kisaran – Sejak Senin (4/5) Lingkungan SPBU disetiap Pangkalan sudah mulai terlihat kembali ramai oleh para masyarakat yang ingin mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya Bensin di kota kisaran.

Banyak para masyarakat yang terlihat membawa derigen demi mendapatkan BBM, tetapi mereka harus merasa kecewa karena pihak SPBU tidak memperbolehkan kepada masyarakat yang ingin membeli BBM dengan Menggunakan Drigen.

Masyarakat yang membawa derigen sangat berharap bias mendapatkan BBM karena kebanyakan dari mereka datang dari Pedesaan yang jauh jangkauan dari SPBU.

Kekecewaan Terlihat di wajah-wajah mereka yang sebenarnya mendapatkan BBM untuk di jual di perkampungan dengan cara Eceran, dan Bagi Para yang tinggal di lingkungan SPBU menjadi kesempatan untuk mencari kuntungan dengan cara membeli BBM dengan Menggunakan Kenderaan, lalu setelah Tanki Kenderaan Terisi Penuh, BBM kemudian di Keluarin kembali dari dalam tanki untuk dipindahkan ke dalam drigen-derigen yang mereka namakan istilah ini dengan “Menyuling”.

Tidak Sedikit keuntungan yang mereka peroleh dari cara ini, karena mereka menjualnya kembali kepara pedagang BBM Eceran yang datang dari Pedesaan-Pedesaan dengan harga yang cukup tinggi. harga BBM dari SPBU mereka Beli dengan Harga Rp.4.500,- dan mereka menjualnya dengan Harga Rp.6000-6.500,-.

Masyarakat banyak yang berkomentar saat ditanyai tentang kesulitannya mendapatkan BBM ini, “Jika begini Susahnya untuk mendapatkan BBM lebih baik naikkan saja harga BBM asal Tidak dipersulit untuk memperoleh BBM” ada juga yang berpendapat “Jika BBM naik, Pemerintah Harus Memperhatikan Masyarakat Pedesaan yang Jauh untuk Menjangkau SPBU sebagai Tempat Pembelian BBM”

Akibat dari sulitnya mendapatkan BBM, masyarakat harus rela menunggu antrian yang panjang akibat dari ramainya para Suling’ers (Pengisian BBM dengan Kenderaan lalu mengisinya kembali kedalam Derigen).sampai kapan pemerintah dapat menyelesaikan persoalan BBM ini, Apakah akan Ada lagi Aksi-Aksi Demonstrasi tentang BBM..?

Kita lihat perkembangan dan bagaimana solusi dari Pemerintah.

Bupati Asahan Lantik 33 Orang Pejabat Eselon III.

Dr Herwanto Direktur RSUD H.Abdul Manan Simatupang (Rumah Sakit Umum) Kisaran Digantikan Oleh Dr.Nilwan Arif.

NLS/Asahan - Bupati Asahan Drs H.Taufan Gama Simatupang MAP melantik sebanyak 33 orang pejabat eselon III di ruangan Melati Kantor Bupati Asahan , jum at 27/4. Acara pelantikan tersebut diawali dengan sumpah jabatan yang langsung dipimpin orang nomor satu di Pemerintahan Kab Asahan.

`Dalam pidato nya Bupati Asahan mengatakan bahwa apa yang telah dilaksanakan mantan Direktur lama yaitu dimasa Dr Herwanto sudah cukup bagus, dan kepada dr.Nilwan arif yang baru saja dilantik ini hendaknya dapat meneruskan program-program direktur yang lama .

Dikatakannya bahwa Dr Herwanto ini bukanlah anak Asahan, tapi dia nya mampu mengelola Rumah Sakit yang ada di kisaran ini, jadi kepada dr Nilwan anda adalah putra Asahan yaitu Putra Bandar Pulau berarti putra Asahan asli, jadi anda harus mampu melanjutkan program-program yang telah di buat herwanto,seperti yang akan di bangun RSU tersebut dengan dana hampir mencapai Rp 99 M, jadi anda harus melanjutkan program tersebut.

Lebih lanjut dikata kannya pemberian kepercayaan kepada seseorang aparatur untuk menduduki jabatan struktural terbawah sampai tertinggi dituntut peningkatan tanggung jawab yang lebih besar dalam peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.

Pengambilan sumpah dan pelantikan yqang kita saksikan tadi adalah bagian dari upaya penyegaran dan promosi pegawai negri sipil dalam menjalankan tugas dan amanah dalam suatu jabatan struktural ,untuk itu saya harapkan kepada kita sekalian agar memandang dan menyikapi positif setiap mutasi jabatan yang kita laksanakan.

Adapun yang dilantik pada saat itu antara lain : Drs Tohap Hutabarat menjadi Sekretaris Dinas Tata Kota, Drs Umar Panjaitan,M.Si,menjadi Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Alam, Ir Hafni , menjadi Sekretaris Dinas Pertanian , Drs Hasbi, menjadi sekretaris Dinas Sosial.

Ahmad Ehyanul Akmal,SP, menjadi Pj Kepala Bidang SDM,kelembagaandan tehnologi pada dinas pertanian, Sofyan Arifin,SP menjadi Pj Kabid pengelolaan Lahan,air dan sarana pertanian, Ir fahmi Almadani,menjadi Kepala Bagian Ekonomi, Zainal Arifin,SE,SH, menjadi Kepala Bagian Humas menggantikan Rahman Halim AP yang mendudiki jabatan menjadi Sekretaris Dewan Pengurus Korpri, Dr.Ibnu Yazid menjadi Pj kepala Bidang Pengendalian dan pengawasan pada RSUD Abdul Manan Simatupang.( Abang ).

Bupati Asahan Melakukan Mutasi terhadap Pejabat Pemerintahan Kab.Asahan

Nls/Asahan - Dalam Periode Pemerintahan Kab.Asahan yang dipimpin Oleh Bupati Asahan H. Taufan Gama Simatupang untuk yang kedua kalinya melakukan penyusunan ulang cabinet pada senin 30/4 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, dalam Penyusunan kali ini Bupati asahan H. Taufan Gama simatupang melantik 16 Pejabat yang terdiri dari 3 Pejabat Eselon II, 13 Pejabat Eselon III, dan 3 Pejabat Menjadi Staff Pegawai Biasa (Nonjob).

Pejabat yang dilantik Masing-masing, Zainal Arifin Sinaga sebagai Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporabudpar) menggantikan M Syafei yang menjadi Staff Ahli Bupati Asahan Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

Sementara pada Posisi Zainal Arifin Sinaga di Dinas Pendidikan digantikan Oleh Ismail.

Kemudian Camat Silau Laut yang sebelumnya di pimpin oleh Ruslan dimutasi menjadi Camat Air Joman, Ahmad Nasir Siregar Sebelumnya Sebagai Camat Rahuning Menjadi Camat Silau Laut, M Ajim sebelumnya Camat Teluk Dalam Menjadi Camat Kota Kisaran Barat, Budi Anshari sebelumnya menjadi Camat Air joman Menjadi Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Sri Hamiatsih SE yang sebelumnya Camat Kota Kisaran Barat menjadi Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengantikan Lina Reflina yang sekarang di angkat menjadi sebagai Staff di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudan, Nikmatullah Jauhari yang sebelumnya menjabad sebagai Kabid Manajemen Kesehatan Dinas Kesehatan Menjadi Pegawai di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pada kesempatan itu Bupati Asahan H Taufan Gama Simatupang Menegaskan, tindakan Perubahan Kabinet yang dilakukan adalah Mutasi dilingkungan Pemerintahan yang lumrah dahn tidak terlepas dari Birokrat. Menurutnya Mutasi ini bertujuan sebagai Penyegaran Jabatan Guna Mempercepat Pencapaian Visi dan Misi Pemkab Asahan.

“Saya meminta para Pejabat harus mampu menjawab semua tanggapan, kerja keras dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap beban tugas Kedinasan yang dipikul, jika tidak mampu maka akan ada lagi Mutasi Jabatan Periode berikutnya.” Tegas Bupati.

Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang juga meminta kepada Kadis Pendidikan yang Baru “Ismail” untuk terus melakukan upaya peningkatan Kinerja.

“Kinerja Disdik selama kepemimpinan saudara Zainal Arifin sudah bagus, tinggal lagi saudara Ismail harus kerja keras menuntaskan rehabilitas gedung sekolah,” katanya.

Like or Dislike?

Beberapa hari sebelum pelantikan, di sejumlah tempat di Kisaran beredar rumor yang mengatakan, Proses Mutasi khususnya pada Pejabat setingkat Eselon II, merupakan klimaks dari upaya yang dilakukan sekelompok orang yang merasa terganggu kepentingannya. Menurut Informasi, kondisi paling parah dirasakan di Dinas Pendidikan yang sebelumnya dikomandoi Zainal Arifin Sinaga.

Kabarnya, selama memimpin Disdik, khususnya tujuh bulan terakhir, hubungan Zainal dengan seorang pejabat di Disdik berinisial Z yang notabene ‘anak main’ salah satu kelompok yang dekat dengan penguasa Asahan, kurang harmonis. Alasannya, masalah pembagian ‘kue’.

“Soal pasti tidaknya, saya juga kurang tahu. Cuma, sepanjang yang saya dengar belakangan ini, antara bapak (Zainal, red) dengan seorang pejaba di Dinas Pendidikan perang dingin. Gara-gara kepentingan juga lah. Cuma memang saya lihat, Bapak walau Kadis, nggak lebih macam boneka. Ngerti sendiri lah,” tukas seorang staf di Disdik yang identitasnya sengaja dirahasiakan.

Sayangnya, pasca pelantikan kemarin, keberadaan Zainal sulit dilacak. Saat tiga nomor ponselnya dihubungi, semuanya tidak aktif. source (kis|me)

Bupati Asahan Tutup Sekolah TK Dharma Wanita

NLS/Asahan – Entah Apa yang menyebabkan Sebuah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita yang terletak di Jalan Mahoni Kisaran ditutup Oleh Bupati Asahan Taufan Gama. Penutupan TK ini Tanpa Alasan yang jelas sehingga menuai Protes dari berbagai Elemen. Sikap Bupati telah dianggap Arogan sehingga muncul juga berbagai protes dari Anggota DPRD setempat.

Selama ini TK Dharma Wanita Berjalan dan beroperasi dengan baik, lantas apa penyebab Bupati Asahan sampai harus menutup sekolah tersebut.. kekeliruan apa yang terjadi.

Oleh karena itu Banyak pihak mendesak agar Ketua DPRD Asahan mempertanyakan alasan mengapa Sekolah TK ini sampai harus di tutup, ujar salah satu Anggota DPRD Asahan Ismail Politisi dari PBR.

Menurut ismail kebijakan Bupati Asahan yang menutup Sekolah TK Dharma Wanita tanpa alasan dianggap sangat keliru apalagi sekolah TK tersebut merupakan bagian dari Aset Pemkab Asahan. Bukankah Seharusnya Sebagai Seorang Bupati / pemerintah lebih gencar menggalakkan Pembanguna, Prasarana Pendidikan, demi meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Negara Indonesia ini yang masih kurang baik.

Sampai saat ini Bupati Asahan Taufan Gama Belum Memberi Keterangan Tentang Penutupan Sekolah TK Dharma wanita yang berada di Jalan Mahoni, Firdaus Hasyim juga salah satu anggota DPRD dari fraksi PPP menganggap tindakan Bupati Asahan Taufan Gama yang menutup Sekolah TK itu sangat bertentangan dengan Misi dan Visi Pemkab Asahan. Apalagi masyarakat sering mendengar ungkapan yang sering dilontarkan oleh Bupati Untuk Mewujudkan Masyarakat Asahan yang religius , Cerdas dan Mandiri. Bagai mana mungkin Generasi Muda yang akan di kembangkan dapat menjadi cerdas sedangkan sekolah sebagai sarana tempat para generasi muda untuk menuntut ilmu justru ditutup tanpa alasan yang pasti, ujar Firdaus.

Akibat dari ini, Banyak Masyarakat akan berprasangka dan menduga terhadap kinerja Bupati Asahan.

Apa sebenarnya Yang Terjadi dibalik Penutupan TK Dharma wanita ini..

seharusnya bupati jangan seenaknya menutup sekolah tersebut, tanpa ada persetujuan anggota DPRD. Jika seperti ini kami akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki motif penutupan sekolah ini. Karena TK ini diketahui merupakan TK termaju di Asahan," kata Firdaus.

Sumber : Riaukita.com

Masyarakat Pedesaan Kesulitan Mendapatkan BBM

NSN/Kisaran - Sulitnya mendapatkan BBM sangat dirasakan diberbagai daerah, terutama daerah-daerah pedesaan yang tidak memiliki SPBU. Sulitnya mendapatkan BBM dikarenakan Pemerintah berencana akan menaikan harga BBM pada awal bulan april.

Kesulitan mendapatkan BBM yang sangat dirasakan oleh daerah-daerah yang jauh dari perkotaan dikarenakan pihak SPBU tidak memberi Setiap Pembelian BBM dengan Menggunakan Derigen. Sedangkan untuk menyalurkan BBM ke pedesaan hanya bias diperoleh dari pedagang-pedagang eceran yang biasa mengambil minyak dari SPBU dengan menggunakan Derigen.

Saat Melintas di Depan Salah Satu SPBU daerah kisaran, begitu ramainya masyarakat yang berharap mendapatkan BBM, sebagian ada yang dari pedesan yang sudah mempersiapkan Derigen-Derigennya. Tapi mereka sangat kecewa ketika pihak SPBU tidak mengijinkan pengisian dengan menggunakan derigen. Malah kata salah satu yang mengantri mengatakan banyak yang mengambil kesempatan itu dengan menggunakan sepeda motor dan mobil untuk disuling demi mendapatkan BBM.

Kejadian itu pun hanya berlangsung sebentar, karena mereka ketakutan, sebab mendapat kabar bahwa yang melakukan penyulingan dengan menggunakan sepeda motor atau pun kenderaan lainnya dianggap melakukan penimbunan BBM. Alhasil menambah semakin sulitnya masyarakat mendapatkan BBM.

Masyarakat berharap, pemerintah boleh menaikan BBM tetapi pemerintah juga harus memikirkan nasib rakyat yang berada di pedesaan yang jauh dari SPBU, bagai mana mereka memperoleh BBM sedangkan Pihak SPBU dan Kepolisian semakin mempersulit mereka mendapatkan BBM.

Seharusnya Pemerintah memikirikan hal-hal seperti ini sebelum menyampaikan masalah kenaikan BBM, jika sudah seperti ini maka sudah tentu pasti bahwa pemerintah memang tidak memikirkan Nasib Rakyat.

Setidaknya Pemerintah Menaikkan BBM tetapi jangan Mempersulit masyarakat mendapatkan BBM. Atau Sebelum Menyatakan tentang kenaikan BBM, Pemerintah memberikan kebijakan terhadap Masyarakat yang tinggal dipedesaan yang jauh dari SPBU dengan cara memberi Jatah Ke setiap Pedesaan yang benar2 jauh dari SPBU.

Sehingga tidak begitu mepersulit keadaan rakyat yang berada atau tinggal di daerah pedesaan.

Salah satu contoh Pedesaan yang jauh dari SPBU adalah Desa Gontting Sidodadi yang erjarak sekitar 200km, untuk menempuh perjalanan ke desa tersebut membutuhkan waktu 3-4 jam dikarenakan jalan menuju desa tersebut masih sulit untuk di lalui..

Masyarakat pedesaan terutama dari desa Gonting sidodadi sangat berharap Pemerintah setempat dapat memberikan kebijakan terhadapa BBM agar tidak mempersulit perekonomian masyarakat. (mrbt)

Demonstrasi di Bandara Polonia Medan, Sumut Berlangsung Ricuh

Senin 26 Maret 2012, Medan Memanas dengan Aksi demo menentang kenaikan harga bahan bakar minyak di Bandara Polonia Medan, Sumatera Utara, , berlangsung ricuh. Dalam Aksi Demo Para Demonstran melemparkan batu dan benda keras lainnya ke arah polisi yang mengamankan aksi itu.

Adapun Tuntutan para demonstran adalah menuntut manajemen bandara menutup semua aktivitas penerbangan selama aksi unjuk rasa. Namun, tuntutan itu tak dituruti.

Tak digubris, massa demonstran semakin beringas. Mereka melemparkan batu ke arah polisi dan bandara. Demonstran juga merobohkan pagar bandara bahkan juga merusak area taman utama yang ada di dalam bandara.

Polisi mengalami kesulitan meredam amarah demonstran. Massa terus merangsek. Kewalahan, petugas mencoba membubarkan massa dengan menembakkan peluru karet.

Aksi ini membuat sejumlah toko dan restoran siap saji tutup lebih awal. Selain di Bandara Polonia, aksi unjuk rasa juga berlangsung di sejumlah titik di kota Medan.

Source

Usulan Pemekaran Sumatera Utara dari Pemprov

MEDAN – Usulan Pemekaran Sumatera utara menjadi Tiga Provinsi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum menerima rekomendasi dari pemprov setempat.
"Kami belum dengar rekomendasi dari siapapun soal pemekaran Sumut menjadi empat provinsi. Kami cek dulu lah kebenarannya, Jika masih wacana saja, kami anggap tidak apa-apa," ujar Kapuspenkum Kemendagri Reydonnyzar Moenek kepada Tribun saat dihubungi, Minggu (11/3/2012) malam.
Sebelumnya, Asisten I Sekda Pemprov Sumut Hasiholan Silaen mengatakan, Plt Gubernur Sumut sudah menyerahkan usulan Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara (Sutra), Tapanuli, dan Kepulauan Nias ke Kemenndagri. Namun, hingga kini belum ada balasan dari Kemendagri.
"Sejak diparipurnakan DPRD Sumut, suratnya langsung disampaikan ke gubernur dan mendagri. Besok saya suruh anggota perlihatkan suratnya kepada kamu," ujar Hasiholan.
Source :tribunnews.com

Rencana Kenaikan TDL Batal bukan Prestasi dari Pemerintah

Menurut Anggota komisi VII DPR Fraksi PDI-Perjuangan: "Perhitungan Pemerintah Tentang Pembangunan Pembangkit ladang-ladang gas akan segera berproduksi, ternyata Meleset dan Imbasnya Jatuh Kepada PLN"

Jakarta - Pembahasan Mengenai Pembatalan Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), Anggota Komisi VII DPR fraksi PDI-Perjuangan Dewi Aryani menegaskan Bahwa itu Bukanlah Prestasi Pemerintah.

Dewi Menegaskan “Penaikan Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Bukan Prestasi Pemerintah. Bukan hanya TDL Begitu juga seharusnya BBM ditundai sampai ada kajian menyeluruh soal Perhitungan Biaya Produksi Kilang-kilang Pertamina dengan Bahan Baku Crude Oil dari dalam negeri dan impor.

Dewi juga beranggapan bahwa kedua sector ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi “jadi sebaiknya pemerintah membatalkan rencana kenaikan BBM dan TDL. Ungkapnya.

Sebagai Pemerintah seharusnya Fokus dulu pada pembenahan birokrasinya, sehingga dengan itu pasti ada banyak penghematan dan tidak mengorbankan rakyat dan menambah sulitnya beban hidup rakyat, apalagi persoalan-persoalan di Negara ini sedang bergejolak.

Dewi menegaskan, Keputusan ditundanya Kenaikan TDL seharusnya memang harus demikian, karena selama belum ada transparansi terhadap hasil temuan dan audit PLN yang dilakukan oleh BPK seharusnya pemerintah tidak perlu membuat keputusan korporasi.

Selain itu juga Kinerja PLN sangat tergantung kepada kesiapan pemerintah dalam menyediakan gas dan DMO yang disalurkan kepada PLN untuk memenuhi kebutuhan Listrik dalam Negeri.

“Banyak Pembangkit yang dibangun dengan Perhitungan bahwa Ladang-ladang gas akan segera berproduksi, tetapi karena semua meleset maka PLN yang jadi korban, sehingga Pencapaian percepatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit 10 Ribu MW terhambat. Sampai kini baru sekitar 30 Persen yang sudh Operasional jauh dari harapan” ungkapnya.

Sebelumnya komisi VII DPR dan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah sepakat untuk menunda Rencana Kenaikan tarif dasar listrik, dengan alasan Kenaikan TDL itu dikhawatirkan akan menambah berat beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga bahan baker minyak. Pemerintah berencana menaikan harga BBM bersubsidi jenis Premium dan Solar Rp.1.500/Liter Pada bulan April nanti.

Pemerintah sebelumnya mengajukan usulan kenaikan TDL secara bertahap sebesar 3 persen setiap triwulan, yakni pada Mei, Agustus, dan November 2012. Total besaran kenaikan TDL sebesar 9 persen, dengan potensi penghematan subsidi listrik Rp 4,65 triliun.