Cara Belanja Anggota Dewan Saat Agenda Kunjungan Studi Banding ke Belanda

Agenda kunjungan maksimalis dan jam buka toko ala Belanda yang minimalis rupanya tak menghadang semangat belanja anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tas-tas hasil belanja menambah berat bagasi yang juga menampung buku dan makalah hasil studi banding.

Anggota DPR yang tergabung dalam Badan Akuntabilitas Keuangan Negara bertandang ke Den Haag pada hari Senin, 21 Mei 2012, hingga Rabu, 23 Mei 2012. Selama tiga hari, acara berlangsung dari pukul 10 pagi hingga jam 5 petang. Padahal, tak seperti mal-mal di Indonesia, toko-toko di negeri bekas penjajah itu tutup pukul 6 sore. Artinya, waktu belanja mereka tak berlimpah. Namun, memang banyak jalan menuju Roma, tak habis pula cara menuju belanja.

Hari Selasa, 22 Mei 2012, setelah makan siang hidangan Indonesia di Restoran Garoeda, delegasi berjalan kaki ke Kementerian Keuangan. Tak dinyana, ada toko sepatu Zerba Italia di salah satu sisi. Mampirlah mereka ke sana. Harga tiap pasang sepatu tak ada yang kurang dari 200 euro (Rp 2,3 juta). Politikus Partai Demokrat, Yahya Secawiria, sukses mendapat sepasang sepatu kulit warna hitam. Sedangkan legislator Partai Gerindra, Sumarjati Arjoso, membeli dua pasang. "Ada yang minta dioleh-olehi sepatu," ucapnya.

Seusai kunjungan ke Kementerian Keuangan, giliran politikus Partai Golkar, Kamaruddin Sjam, yang bertandang ke Zerba Italia. Ia keluar toko dengan muka berseri-seri sembari menenteng tas berisi dua pasang sepatu. Esoknya, ia memilih tak ikut tur keliling parlemen Belanda demi mencari koper. Hasilnya ialah koper Samsonite seharga setidaknya 150 euro (Rp 1,7 juta).

Yahya tetap ikut tur berkeliling parlemen, namun beberapa kali minta turnya dipercepat. Begitu tur rampung, dia langsung berjalan kaki menuju pusat pertokoan. Selembar kaus olahraga merek Puma didapat di gerai pertama. Dari toko berikutnya, meski mencari baju untuk bermain golf, ia malah kepincut membeli arloji bermerek Diesel. Jam tahan air berdiameter sekitar 5 sentimeter itu dibanderol harga 350 euro (Rp 4,1 juta).

"Jam, kacamata, dan sepatu, memang kelemahan saya," ucapnya sembari melepas arloji Burberry saat mencoba jam tangan barunya.

Tak lama kemudian, dia baru teringat, belum sempat membeli cendera mata khas Belanda untuk sanak saudara. "Mungkin nanti saya beli di (bandara) Schiphol saja."

(Image. Tempo.co)

(Article Source: Tempo.co)

Sutan Bhatoegana Mencalon Pada Pilkada Mendatang Untuk Sumatera Utara

NLS/SUMUT - Menjelang Pemilihan Kepada Daerah Yang Akan Mendatang, Sudah Banyak Petinggi-Petinggi maupun dari Lembaga-lebaga lain yang ingin Mencalonkan diri pada Pilkada yang sebentar lagi akan di gelar.

Salah satu Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Berikut ini, Sutan Bhatoegana Siregar, Dirinya akan Turun gunung Pada Pilgubsu yang akan dikepar pada 2013 yang akan datang. Tak ayal keinginan Sutan Bhatoegana petinggi dari Fraksi Parta Demokrat ini mengatakan dia ingin membangun Sumatera utara untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah lain di Indonesia.

Selain itu, Sutan juga mengatakan “kali ini saya sudah bertekad untuk turun gunung sebagai pengabdian kepada kampung halaman sendiri, bukan hanya untuk gagah-gagahan, saya melihat Sumatera Utara sedang tertinggal beberapa langkah dengan kota berkembang lainya” ungkap Sutan.

Niat menjadi Nomor satu di Sumatera Utara diakui sutan telah direstui oleh Ketua Umum Partai Demokrat, “Anas Urbaningrum” Ketua umum Partai Demokrat itu sudah merestui Niatnya Mencalonkan diri Pada Pilgubsu mendatang, tinggal menunggu restu dari masyarakat, ujarnya.

Tidak sedikit yang berpendapat negative tentang niat anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini untuk maju pada pilgubsu mendatang, mendengar itu sutan menanggapinya dengan santai, dia mengatakan dirinya bukalah pendatang di Sumatera utara.

“saya ini bukan cagub pendatang, saya asli putra daerah sumut, saya lahir di Pematang Siantar dan besar di Padang Sidempuan, begitu ungkapnya, selain itu dia juga mengungkapkan tekadnya membangun kampung halaman sendiri bukan hanya untuk bergaya-gaya, lagian tidak ada di dalam undang-undang yang melarang orang luar daerah untuk menjadi Gubernur,”ungkapnya

Sementara itu, pada saat menjelang pilkada/PilgubSu, beberapa calon sudah mulai bermunculan untuk bersaing dengan para kandidat lainya, meski demikian para tokoh-tokoh dari Sumatera Utara belum mempublikasikan diri untuk ikut pada pilgubsu tahun mendatang. Beberapa tanggapan sudah mulai terlihat tentang niat pencalonan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat “Sutan Bhatoegana” menjadi pilgub sumut.

Salah satu tanggapan yang diperoleh dari berbagai sumber forum maupun dari yang sudah mengetahui niatan anggota DPR RI “Sutan Bhategana” berikut ini.

@Jaku77 Mengungkapkan “Raja 'Lele Dumbo' mao mimpin sumut, bisa di telan semua sampai tuntas, Ungkapnya.

@frans Jhon Mengungkapkan “GA TROSS BANG SUTAN, .......... KITA BANGUN SUMUT BERSAMA SAMA, BERSATU PASTI BISA” Ungkapnya.

Ada juga yang berkomentar seperti berikut ini :

“Kaget juga dengar Nyali Sutan Batughana mau jadi Gubernur Sumut. Apa bedanya anda dengan Adam Malik, ngilangin identitas, baru minggu lalu anda pakai Siregar setelah ada niat anda mau jadi Gubernur.Saya sarankan urungkan saja, kader Demokrat tidak akan laku di Sumut,kami tidak percaya lagi kepada kader Demokrat saat ini. Semua maling, perampok uang rakyat.Jadi jangan mimpi, kami tidak akan membuat kesalahan keduakalinya seperti kami dulu memilih anda jadi anggota DPR.

Muak dan bosan lihat barang tuh...

Lihat tuh perutnya Johnny Allen, perut koruptor,,, mau ngatur2 Sumut lagi, ngatur parta* aja gak becus... Percayalah Parta* lo sdh hassur.”

Melihat Komentar-komentar tentang niat pencalonan Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat “Sutan Bhatogan” untuk menjadi Cagubsu tahun mendatang, bagai mana dengan komentar anda..

Bupati Asahan Melakukan Mutasi terhadap Pejabat Pemerintahan Kab.Asahan

Nls/Asahan - Dalam Periode Pemerintahan Kab.Asahan yang dipimpin Oleh Bupati Asahan H. Taufan Gama Simatupang untuk yang kedua kalinya melakukan penyusunan ulang cabinet pada senin 30/4 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, dalam Penyusunan kali ini Bupati asahan H. Taufan Gama simatupang melantik 16 Pejabat yang terdiri dari 3 Pejabat Eselon II, 13 Pejabat Eselon III, dan 3 Pejabat Menjadi Staff Pegawai Biasa (Nonjob).

Pejabat yang dilantik Masing-masing, Zainal Arifin Sinaga sebagai Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporabudpar) menggantikan M Syafei yang menjadi Staff Ahli Bupati Asahan Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

Sementara pada Posisi Zainal Arifin Sinaga di Dinas Pendidikan digantikan Oleh Ismail.

Kemudian Camat Silau Laut yang sebelumnya di pimpin oleh Ruslan dimutasi menjadi Camat Air Joman, Ahmad Nasir Siregar Sebelumnya Sebagai Camat Rahuning Menjadi Camat Silau Laut, M Ajim sebelumnya Camat Teluk Dalam Menjadi Camat Kota Kisaran Barat, Budi Anshari sebelumnya menjadi Camat Air joman Menjadi Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Sri Hamiatsih SE yang sebelumnya Camat Kota Kisaran Barat menjadi Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengantikan Lina Reflina yang sekarang di angkat menjadi sebagai Staff di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudan, Nikmatullah Jauhari yang sebelumnya menjabad sebagai Kabid Manajemen Kesehatan Dinas Kesehatan Menjadi Pegawai di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pada kesempatan itu Bupati Asahan H Taufan Gama Simatupang Menegaskan, tindakan Perubahan Kabinet yang dilakukan adalah Mutasi dilingkungan Pemerintahan yang lumrah dahn tidak terlepas dari Birokrat. Menurutnya Mutasi ini bertujuan sebagai Penyegaran Jabatan Guna Mempercepat Pencapaian Visi dan Misi Pemkab Asahan.

“Saya meminta para Pejabat harus mampu menjawab semua tanggapan, kerja keras dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap beban tugas Kedinasan yang dipikul, jika tidak mampu maka akan ada lagi Mutasi Jabatan Periode berikutnya.” Tegas Bupati.

Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang juga meminta kepada Kadis Pendidikan yang Baru “Ismail” untuk terus melakukan upaya peningkatan Kinerja.

“Kinerja Disdik selama kepemimpinan saudara Zainal Arifin sudah bagus, tinggal lagi saudara Ismail harus kerja keras menuntaskan rehabilitas gedung sekolah,” katanya.

Like or Dislike?

Beberapa hari sebelum pelantikan, di sejumlah tempat di Kisaran beredar rumor yang mengatakan, Proses Mutasi khususnya pada Pejabat setingkat Eselon II, merupakan klimaks dari upaya yang dilakukan sekelompok orang yang merasa terganggu kepentingannya. Menurut Informasi, kondisi paling parah dirasakan di Dinas Pendidikan yang sebelumnya dikomandoi Zainal Arifin Sinaga.

Kabarnya, selama memimpin Disdik, khususnya tujuh bulan terakhir, hubungan Zainal dengan seorang pejabat di Disdik berinisial Z yang notabene ‘anak main’ salah satu kelompok yang dekat dengan penguasa Asahan, kurang harmonis. Alasannya, masalah pembagian ‘kue’.

“Soal pasti tidaknya, saya juga kurang tahu. Cuma, sepanjang yang saya dengar belakangan ini, antara bapak (Zainal, red) dengan seorang pejaba di Dinas Pendidikan perang dingin. Gara-gara kepentingan juga lah. Cuma memang saya lihat, Bapak walau Kadis, nggak lebih macam boneka. Ngerti sendiri lah,” tukas seorang staf di Disdik yang identitasnya sengaja dirahasiakan.

Sayangnya, pasca pelantikan kemarin, keberadaan Zainal sulit dilacak. Saat tiga nomor ponselnya dihubungi, semuanya tidak aktif. source (kis|me)

Video Adegan Pelanggaran Etika DiDuga Pelaku adalah Anggota DPR

NLS/Jakarta - Video Yang di duga dilakukan oleh salah satu anggota dewan merupakan video yang kesekian kalinya yang di adegani atau pelakunya dari anggota dewan yang katanya Wakil dari Rakyat. Bagai mana mungkin dikatakan menjadi wakil rakyat jika Prilaku dan kelakuan seperti mereka ini.

Video yang beradegan tidak baik ini diduga dari DPR Fraksi PDIP yaitu Caroline Margareth Natasha dan Aria Bima.

Sedangkan Video ini Ditemukan Setelah Beredar Luas di Internet dan siapa pelaku yang memasukkan atau mengupload video ini masih dalam penyelidikan.

Badan Kehormatan (BK) DPR kembali gempar dengan adegan Video ini, Pelanggaran Etika yang cukup fatal yang melibatkan oknum wakil rakyat yaitu dari anggota Dewan dari Fraksi PDIP sangat membuat repot para anggota dewan lainnya.

Dalam video itu menampilkan seorang wanita yang wajah dan penampilannya tidak asing, dan diduga untuk sementara adalah caroline Margareth Natasha “30 Tahun”.

Dan Pelaku Pria yang diduga anggota komisi IX DPR dari Fraksi PDIP yang terpilih dari dapil Kalimantan Barat. Saat ingin diminta konfirmasi tentang dugaan video tersebut melalui ponselnya, ternyata ponsel tidak aktif dan pesan singkat yang di kirim juga tidak dibalas.

Pasangan Caroline Margareth Natasha diduga juga anggota dewan dari Fraksi yang sama dengan Aria Bima. Mereka termasuk anggota dewan yang cukup Vokal namun seperti halnya Caroline Margareth Natasha juga belum dapat untuk dikonfirmasi.

Ketua BK M Prakosa menegaskan tidak akan tinggal diam, dalam hal ini BK akan melakukan tindakan pengusutan untuk memastikan dugaan atau rumor yang telah beredar di seluruh masyarakat Indonesia dan akibat dari ini DPR merasa citranya Tercoreng. Sebagai anggota yang dipercayakan rakyat sebagai dewan untuk pemerintahan Republik Indonesia tentu saja prilaku seperti ini akan semakin memperburuk keberadaan DPR, Lalu kepada siapa Lagi Masyarakat/Rakyat Indonesia akan Percaya.. Tentu ini semua akan menjadi tugas pemerintah.

Sementara itu, politikus Partai Demokrat Roy Suryo mengaku sudah mempelajari sejumlah kolase foto adegan yang diambil dari source asli video tersebut. Menurut Roy, tidak ada rekayasa atau editing apa pun terhadap sosok perempuan yang terlihat dalam kolase foto itu. Sedangkan sosok prianya dia mengaku tidak bisa mengidentifikasi karena tidak terlihat.

“Sulit dibantah atau disangkal kalau si perempuan itu disebut-sebut anggota DPR,” tegas anggota Komisi I DPR itu.

Roy kemarin datang ke sekretariat BK DPR untuk memberikan masukan terkait pengusutan kasus itu. Bahkan, dia memberikan rekomendasi pakar telematika yang layak diminta pendapatnya. Roy tidak mau melibatkan diri lebih jauh karena dirinya juga anggota DPR.

“Guna menghindari adanya konflik kepentingan dan politisasi di luar kasus ini,” tegasnya.

Ini bukan kali pertama anggota DPR menghadapi skandal video Pelanggaran Etika. Pada DPR periode lalu, anggota Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini juga terlibat skandal video dengan penyanyi dangdut Maria Eva. Yahya langsung mengundurkan diri.

Dalam kadar yang lebih ringan, awal 2011 politikus PKS Arifinto juga bernasib sial. Dia terjepret kamera wartawan tengah menonton gambar Pelanggaran asusila melalui iPad saat mengikuti sidang paripurna DPR. Tanpa menunggu lama, Arifinto juga mengundurkan diri dari DPR.

HiMTA (Himpunan Mahasiswa Tanjungbalai-Asahan) Demo di Kantor Wali Kota TanjungBalai

NLS/Tanjungbalai - Aksi Mahasiswa HiMTA melakukan aksi demo di kantor walikota Tanjungbalai berhubungan adanya dugaan Korupsi yang terjadi di dalam lingkungan kantor walikota tanjungbalai.

Dalam aksi demo ini di ketuai oleh Agustami lubis dari Mahasiswa/HiMTA, pada aksi demo sempat terjadi adu fisik antara mahasiswa dengan Satpol pp dan Polres tanjungbalai karena mahasiswa memaksa masuk kedalam kantor walikota untuk bertemu langsung dengan walikota Drs. Tamrin Munthe.

Dalam Orasi Para Mahasiswa Agar Para Staff yang ada di Kantor Walikota yang melakukan Korupsi Agar di Bersihkan dari Pemerintahan Walikota Tanjungbalai.

Setelah Sempat terjadi Dorong-Dorongan antara mahasiswa pendemo akhirnya Pihak Mahasiswa di terima oleh Staff Assisten I, Bapak Muhammad Yunus dan Sekda walikota tanjungbalai Erwin Pane.

Setelah Mahasiswa Berada diruang Staff Assisten I, Lalu Sekda walikota Mempertanyakan Tuntutan para mahasiswa yang melakukan aksi demo.

Dalam Aksi Demo yang Dilakukan para Mahasiswa HiMTA menuntut agar Pemerintahan Drs. Thamrin Munthe. SH Mhum-Rolel Harahap yang menekankan hukum sepertinya hanya janji politik semata dan terkesan penyelamatan untuk dipilih menjadi pemimpin di Kota tanjungbalai pada pemilu 2010 yang lalu. Hingga hari ini hokum di Kota Tanjungbalai masih jauh dari bayangan keadilan. Lebih ironis, melalui berita-berita berbagai media masa, untuk sekian kalinya masyarakat disuguhi tontonan sandiwara pemutasian, pengangkatan pejabat SKPD Kota Tanjungbalai bahkan pemecatan yang terkesan tidak “Objektif”. Kondisi ini membuktikan bahwa hokum di Negara ini begitu mudahnya di intervensi pejabat-pejabat korup. Maka program “Pemberantasan Korupsi” dalam Misi dan Visinya Pemerintahan Thamrin-Rolel tidak lebih hanyalah semata Retorika Euforia, Live service janji-janji muluk dan infusible.

Setelah Pihak Walikota Sekda walikota menerima tuntutan Para Mahasiswa pendemo, Pihak Pemerintah akan menindak lanjuti seperti apa yang dituntut oleh para mahasiswa pedemo. Dan setelah Diskusi antara Pihak mahasiswa dengan Sekda Tanjungbalai akhirnya Mahasiswa membubarkan diri dari kantor walikota tanjungbalai.

Menurut Ketua Himpunan Mahasiswa Tanjungbalai Asahan (HiMTA) Semoga Tuntutan mahasiswa diatas Agar ditindak lanjuti, dan bagi para staff yang ketahuan melakukan tindakan Korupsi agar di tindak sesuai dengan hokum yang berlaku tanpa memandang buluh. Agar tercipta Pemerintahan Yang Bebas dari korupsi bagi pemerintahan Tanjungbalai yang dipimpin oleh walikota Tanjungbalai Drs. Thamrin Munthe – Rolel Harahap. (Efendi Kesuma)

Anggota Dewan (DPRD) Medan Resah, CCTV Amiruddin Beredar

MEDAN-Anggota DPRD Medan resah. Rekaman CCTV sang Ketua DPRD Medan, Amiruddin, yang bersitegang dengan seorang sekuriti Bandara Polonia berdar. Anggota dewan pun menganggap lembaga wakil rakyat itu pun dilecehkan.

“Kami sangat menyayangkan beredarnya rekaman CCTV tersebut, dalam permasalahan ini DPRD secara lembaga dilecehkan,” ungkap Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Arif.Pada CCTV itu memang tergambar Amiruddin yang saling dorong dengan petugas sekuriti di Terminal.

Keberangkatan Bandara Polonia belum lama ini. Karena itu, Ahmad Arif menyarankan DPRD Medan mengambil sikap. “Terkait masalah beredarnya CCTV kejadian di Bandara Polonia yang melibatkan Ketua DPRD, saya menyarankan agar DPRD melalui Komisi C untuk menindaklanjuti permasalahan ini dengan memanggil PT AP (Angkasa Pura) II,” kata Arif saat memberikan padangan umum di rapat Paripurna DPRD Medan, Senin (16/4).

Ditempat terpisah, Ketua Komisi C DPRD Medan, Ahie, menyatakan siap menindaklanjuti. Namun, sampai saat ini pihaknya belum ada menerima surat rekomendasi dari Ketua DPRD Medan, Amiruddin. “Seharusnya yang bersangkutan (Ketua DPRD Medan, Amiruddin) harus membuat surat ke kita (Komisi C). Bila ada surat pasti akan kita tindak lanjuti karena sudah melecehkan lembaga,” ucap Ahie.

Dikatakannya, sampai saat ini Komisi C belum ada menerima surat untuk melakukan pemanggilan PT Angkasa Pura II. “Sesuatu itu tidak akan ditindak lanjuti bila tidak ada bukti resmi surat. Kalau pemanggilannya memakai undangan biasa tidak perlu buru-buru,” ujarnya.

Dijelaskannya, Komisi C tidak akan ada campur tangan dalam permasalahan ini. Dimana pihaknya bekerja sesuai dengan prosedur. “Biarkanlah mereka menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak ada bukti surat rekomendasi masuk akan dilakukan pemangilan biasa, tetapi kan nggak enak kalau seperti itu. Kita bekerja sesuai dengan prosedur,” jelasnya.

Sementara itu, Amiruddin dan pihak sekuriti telah saling bertemu di Ruang Opal Lantai 26, Grand Swiss Bell Hotel, Senin (16/4) malam. “Saya merasa bangga dengan yang dilakukan oleh pihak sekuriti Bandara Polonia Medan. Saya sebelumnya sudah minta maaf dengan petugas sekuriti, Fahru Rozi Nasution, Selasa (10/4) kemarin. Itu hanya misskomunikasi saja,” katanya yang duduk bersama dengan Fahru Rozi Nasution, GM Angkasa Pura II Bandara Polonia Medan Kol PNB Bram Bharoto, Humas Angkasa Pura II Bandara Polonia Medan Firdaus, dan Kepala Divisi Pelayanan Angkasa Pura II Bandara Polonia Medan Yohanes.

Amiruddin mengaku khilaf dan merasa semua permasalahan sudah selesai. “Tak perlu diperpanjang lagi karena saya sudah meminta maaf. Saya sendiri meminta maaf kepada Fahru Rozi Nasution terkait saling dorong-mendorong di tempat itu,” ucapnya.

Fahru Rozi mengaku, saat memeriksa tanpa sengaja mengenai alat vital Amiruddin. “ Saya juga meminta maaf kepada bapak Amiruddin atas peristiwa tersebut saat ini ditempat ini,” ujarnya.

GM Angkasa Pura II Bandara Polonia Medan Kol PNB Bram Bharoto juga menyatakan dan meminta kasus tersebut sudah selesai. “Kasus ini sudah selesai sampai disini dan sudah saling memaafkan di antara keduanya,” ungkapnya. (adl/jon)

Video Pemukulan Pegawai Bandara oleh Ketua DPRD Kota Medan

Sumber :Hariansumutpost

Pembiayaan Perumahan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Bisnis Kredit Perumahan BTN Tak Terganggu Aturan LTV
Aturan baru Bank Indonesia tentang rasio loan to value (LTV) tidak akan mengganggu bisnis
pembiayaan perumahan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. BTN optimis target pertumbuhan bisnis dalam tahun 2012 tetap berjalan sesuai rencana.

Jakarta - Kami akan tetap pada target pertumbuhan kredit perseroan di angka sekitar 25% pada tahun 2012," kala Iqbal Latanro. Direktur Utama Bank BTN di Jakarta, Selasa (203).

Munurut Iqbal, regulasi LTV menetapkan besaran Uang Muka atau Down Payment (DP) konsumen perumahan sebesar 30%. Tetapi aturan LTV diberlakukan untuk rumah dengan luasan diatas 70 meter. Umumnya, rumah dengan ukuran di atas 70 meter persegi harganya di alas RP 350 juta. Asumsinya, rumah dengan luasan itu sudah masuk pada kelompok menengah atas. Secara ekonomi konsumen rumah di kelas tersebut sudah cukup mampu untuk membayar DP sebesar 30%.

Jadi, sambung Iqbal, semangat LTV itu lebih dimaksudkan untuk meminimalisir resiko pemberian kredit oleh bank untuk type rumah besar dengan kredit yang lebih besar. Ketentuan ini tidak berlaku bagi rumah yang berada dibawahnya. "Masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 10 juta per bulan tidak perlu khawatir karena tidak akan tersentuh peraturan ini, jelas Iqbal.

Iqbal mengungkap, Bisnis BTN tidak terpengaruh dengan adanya aturan tersebut, karena target pasar BTN adalah rumah di bawah tipe 70 meter persegi. Sebanyak 90 % pasar BTN adalah Rumah dengan harga di bawah Rp 350 juta.

"Pasar rumah terbesar di Indonesia berada di tipe 70 kebawah. Dengan kondisi pasar, maka bagi BTN optomistis melakukan ekspansi mengejar target bisnis. Kami tidak terpengaruh, karena pasar kami di situ," jelasnya.

Oleh karena itu, imbuh-nya, aturan LTV tidak terlalu berdampak pada bisnis Bank BTN. Pasalnya, segmen pasar Bank BTN secara umum tidak tersentuh dengan kebijakan LTV. Permintaan rumah kelas menengah bawah yang menjadi pasar pembiayaan Bank BTN permintaannya cukup tinggi. Dia menyebut, LTV memang untuk mengantisipasi adanya potensi bubble properti. Namun saat ini indikasinya adanya Bubble Properti hanya terjadi di satu dua kawasan saja. Bubble yang saat ini terjadi umumnya harga jual produk properti lebih tinggi dari yang seharusnya. "BTN sendiri punya trik untuk mengantisipasi kemungkinan adanya harga properti yang terlalu tinggi dari yang seharusnya," terang Iqbal.

Pasar properti di Indonesia, papar Iqbal mempunyai prospek yang sangat bagus. Dalam setiap tahun bisnis pada sektor ini terus bertumbuh lebih baik. Kondisi ini mendorong bisnis kredit komersial BTN tumbuh sampai 30%. "Ini merupakan salah satu pro-duk BTN yang naik tinggi. Pertumbuhan ini salah satunya merupakan buah dari kecepatan layanan BTN," urainya. Trend pertumbuhan sektor pembiayaan properti dapat dilihat dari semakin banyaknya bank bermain pada sektor ini. Namun, dengan adanya LTV, BTN akan berhati-hati dalam mengucurkan kredit konstruksi untuk perumahan di alas tipe 70.

Sejauh ini, Bank BTN sendiri akan terus fokus pada pembiayaan perumahan yang menjadi core businessnya. Fokus bisnis pada pembiayaan perumahan telah mengantarkan BTN sebagai pemimpin pasar pembiayaan perumahan di Indonesia dengan share 26%. Posisi ini pula yang menempatkan Bank BTN pada urutan ke-9 sebagai bank pemberi kredit terbesar di Indonesia.

Realisasi FLPP

Dalam kesempatan itu, Iqbal juga mengungkap, BTN telah merealisasikan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Peru-mahan (FLPP) untuk subsidi KPR. BTN merupakan bank pertama yang merealisasi penyaluran FLPP dengan skema suku bunga 7,25%.

Menurut Iqbal, jika realisasi penyaluran KPR sudah mencapai target kuota, maka BTN sangat siap ditugaskan lagi oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk me-nyalvirkan tambahan kuota FLPP. Hanya saja, papar Iqbal, saat ini ketersediaan rumah murah yang bisa dibantu dengan KPR FLPP sangat kurang.

Berdasarkan kinerja perusahaan per 31 Desember 2011 (audited) Bank BTN telah membukukan pertumbuhan Asset dibandingkan posisi yang sama di tahun 2010 dengan pertumbuhan sebesar 30,32%. Pertumbuhan ini juga diikuti oleh Dana Pihak Ketiga sebesar 30,34% dan Kredit Yang Diberikan sebesar 23,31% dengan NPL Gross 2,75% dan Laba yang sudah mencapai lebih dari Rp.1 Triliun atau tumbuh 22,16%. Sumber
Baca Juga : Pengajuan Pembagian Dividen 20% Oleh Bank Tabungan Negara Tbk

Fraksi PDI-Perjuangan Memilih Walkout saat Voting 2 Opsi

Pada Rapat Paripurna dalam agenda persidangan Rencana Kenaikan BBM pertanggal 1 Apri 2012 ditentukan dengan 2 Opsi. Saat melakukan voting untuk 2 opsi yang ditentukan. Fraksi PDI Perjuangan akhirnya mengikuti langkah Fraksi Hanura untuk meninggalkan rapat paripurna BBM. Alasan Fraksi PDIP bukan hanya karena forum ini dinilai tidak lagi memiliki legitimasi, tapi juga karena kecewa atas sikap pimpinan rapat terhadap Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani.

"PDIP merasa forum ini sudah tidak dihormati lagi. Ketua Fraksi kami diabaikan pendapatnya. Itu artinya kami sudah diabaikan," kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuriyanto di ruang rapat paripurna DPR, Jakarta, Jumat dini hari 31 Maret 2012.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani, Maruarar Sirait, Politisi Hanura Syarifudin Sudding, dan dari Gerindra Ahmad Muzani, mencoba merapat ke meja pimpinan rapat.

Tetapi, saat Puan merapat, Ketua DPR yang juga pimpinan rapat Marzuki Alie menghalau dan melarang keempatnya untuk merapat ke meja pimpinan.

Menurut Bambang, PDIP mengucapkan terima kasih yang tinggi atas kesempatan yang diberikan. Tapi PDIP menilai forum rapat paripurna ini sudah tidak lagi memiliki legitimasi atas undang-undang.

"Terjadi pelanggaran tata tertib. Tata tertib disusun melalui badan legislasi. Ini adalah kejadian luar biasa," kata Bambang.

PDIP menegaskan bukan tidak ingin melanjutkan rapat paripurna. Tetapi karena forum ini dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan marwahnya. (umi)

Sumber